JAKARTA – Pemerintah Daerah DKI Jakarta akan menerbitkan obligasi Rp 1,7 triliun pada Juni 2012. Penerbitan obligasi tersebut dialokasikan untuk membangun enam proyek infrastruktur fasilitas dan sarana public. Rencananya, obligasi tersebut akan ditawarkan di dalam negeri dan bertenor lima tahun.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menjelaskan proyek-proyek tersebut merupakan pembangunan jangka panjang atau multiyears. Untuk itu, lanjut dia, pembangunan proyek tersebut tidak hanya akan masuk dalam anggaran pemda pada tahun ini. Ia menyebutkan proyek tersebut diantaranya adalah pembangunan Ruma Sakit Umum di Jakarta Selatan, Terminal Pulo Gebang, dan pembunagan limbah yang mengarah ke selatan.
“Seluruh proyek tersebut diperkirakan membutuhkan waktu pembanguann dua sampai tiga tahun,” ungkap Fauzi di Jakarta, Senin (2/1).
Fauzi menambahkan dalam penerbitan obligasi tersebut, pihaknya telah membentuk tim yang terdiri dari Bapepam, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Peda DKI sendiri. Ia mengatakan pada pertengah Februari mendatang, tim tersebut akan memilih penjamin emisi (underwriter) untuk menangani obligasi tersebut. Ia menyebutkan sudah ada enam sekuritas yang masuk dalam short list yang dipilih Pemda DKI. Menurutnya, empat dari enam daftar tersebut merupakan sekuritas BUMN.
“Nantinya, kami akan memilih satu underwriter saja,” jelas pria yang akrab disapa Foke.
Selain itu, lanjut Foke, tim tersebut juga akan meminta PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk memberikan peringkat kembali kepada Pemda DKI. Rencananya, hal tersebut akan dilakukan pada Maret atyau April mendatang. Walau sebelumnya, lanjut dia, pada 2010 Pemda DKI telah mendapatkan peringkat dari S&P BB Solid. “Disaat itu kondisi nasional Indonesia ratingnya hanya BB-,” tegas dia.
Menurut Foke, untuk menjamin kelancaran pembangunan infrastruktur Pemda DKI Jakarta dalam jangka panjang, pihaknya berniat untuk melakukan kembali penerbitan obligasi dalam tiga tahun mendatang. ia menjelaskan, obligasi merupakan instrument alternative positif yang diambil dlam membiayai proyek jangka panjang. “Karena tidak mungkin apabila kita hanya mengandalkan peningkatan paak. Sebab, tax ratio tentu saja akan mencapai saturasi,” jelasnya.
Foke menceritakan rencana penerbitan obligasi tersebut sebenarnya telah disuisunany sejak pertama menjabat sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta. Namun, lanjut dia, disaat itu peraturan yang ada belum memungkinan untuk dilakukannya hal tersebut. “Pada 2009, akhirnya Kementerian Keuangan memberikan green lights untuk melakukan hal tersebut. Kala itu, kami bahkan mendapatkan bantuan dari Bank Dunia untuk konsultasi,” tandas dia. (iin)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar