JAKARTA - Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) mendorong Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) untuk lebih fleksibel dalam meriview mekanisme pajak insentif bagi emiten yang saham beredar di publik (free float) diatas 40%. Jika sebelumnya hanya dilakukan satu kali setahun, diharapkan bisa menjadi minimal enam bulan sekali atau pun ad hoc.
Ketua AEI Airlangga Hartarto mengatakan perubahan mekanisme tersebut akan memudahkan pemberian rekomendasi kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. Alhasil, lanjut dia, akan lebih banyak perushaan yang dapat menikmati insentif pajak tersebut. Sebab, lanjut dia, selama ini emiten yang menikmati kebijakan tersebut hanyalah 60 dari 433 perseroan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).
"Dengan demikian, emiten yang telah listed pada Desember dan Januari lalu sudah bisa mendapatkan insentif tersebut. Sedngkan saat ini," ungkap Airlangga di Jakarta, Jumat (3/12).
Airlangga menambahkan fleksibilitas mekanisme pajak insentif ini akan berdampak besar tidak hanya untuk emiten tetapi juga sektor rill. Ia mencontohkan emiten bank, dengan fleksibilitas tersebut akan membuat mereka semakin cepat dalam menggelontorkan kredit pada sektor rill. Sebab, tambah dia, emiten bank tidak perlu untuk menunggu insentif pajak selama satu tahun.
Selain mekanisme pajak insentif, Airlangga menjelaskan AEI juga tengah mengusulkan untuk mengubah porsi free float. Jika sebelumnya sebesar 40% diharapkan bisa menjadi 35%. Hal tersebut dilakukan untuk rangsangan bagi perusahaan lain melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO).
Dorong IPO BUMN
Pada kesempatan yang samaa, Airlangga mengatakan akan mendorong perusahaan BUMN untuk melakukan IPO. Namun dengan catatan, lanjut dia, perusahaan yang IPO tersebut bergerak di sektor yang menarik bagi Investor. Diantaranya infrastruktur bergerak di pelabuhan dan bandara dan perkebunan.
"Terlebih di sektor tersebut membutuhkan dana yang mendesak dan besar. Kya pelabuhan udaran, itu di botle necking dr perekonomian nasional. Terlebih selama ini pelabuhan dan bandara menjadi bottle necking dalam perekonomian Indonesia. Jadi, sektor ini saya rasa yang harus didahulukan," tandas Airlangga. (Iin)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar